UN 2013, Termahal Sepanjang Sejarah!

Indonesia Research Center (IRC) mencatat Ujian Nasional (UN) 2013 kali ini sebagai yang termahal sepanjang sejarah. Pasalnya, UN tahun ini dirundung berbagai persoalan.

Mulai dari jadwal UN yang mundur di 11 provinsi, sejumlah pihak yang mencium bau tak sedap di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seperti persoalan kertas, bengkaknya anggaran, hingga penentuan pemenang tender.

IRC pun mencoba menangkap persepsi masyarakat tentang kinerja Kemendikbud di mata responden. Hasilnya, mayoritas responden (54,1 persen) mengatakan tidak puas, dengan rincian 36,3 persen mengatakan tidak puas dan sekira 17,8 persen mengatakan sangat tidak puas.

Dikutip Okezone dalam riset IRC, Kamis (25/4/2013), sebagian responden dinilai memiliki pandangan berbeda. Sekira 30 persen mengatakan cukup puas, 12,2 persen puas, ada juga sekira enam persen yang mengaku sangat puas pada kinerja kementerian pelaksana UN tersebut.

"Rupanya, masyarakat kelas menengah di 10 kota yang menjadi sasaran survei, tak mau terlalu terpengaruh dengan peristiwa ini. Kekacauan pelaksanaan UN 2013 tak kemudian dengan serta-merta membuat mayoritas dari mereka berpendapat bahwa kinerja kementerian ini tidak memuaskan," demikian berdasarkan hasil riset tersebut.

Sekadar informasi, responden yang terjaring dalam polling adalah masyarakat kelas menengah, memiliki pengeluaran di atas Rp2 juta (56,6 persen). Mayoritas responden berusia produktif 17-45 tahun (72,1 persen) dan minimal tamat SMA (83,2 persen).

Polling independen dilakukan melalui telepon oleh Indonesia Research Center pada 20-22 April 2013. Polling menjangkau 523 responden yang berusia 17 tahun kecatas yang terpilih secara  acak sistematis melalui buku telepon residensial terbaru, terbitan Telkom.

Responden berdomisili di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Samarinda, Bandar Lampung dan Palembang. Jumlah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan 95 persen, dengan ambang kesalahan sekira 4,29 persen. Hasil polling tidak dimaksudkan sebagai representasi pendapat seluruh masyarakat Indonesia.(sumber:Detik)