Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menyiapkan anggaran sebesar Rp 17 miliar dalam APBD tahun anggaran 2014 untuk peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang tidak terakomodir dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun ini.
Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tuti Widayanti menjelaskan, mulai 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menggantikan PT Askes dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.
Namun dalam masa transisi ini, pesertanya belum mencakup masyarakat miskin yang saat ini dibiayai daerah atau Jamkesda. Menurut dia, peserta Jamkesda akan diintegrasikan ke BPJS kesehatan secara bertahap hingga 2019 mendatang. "Pada masa transisi ini, peserta Jamkesda masih dibiayai daerah sampai 2019 mendatang," terang Tuti, Rabu (1/1).
Wali Kota M Basyir Ahmad mengatakan, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda yang belum masuk sebagai peserta JKN, Pemkot Pekalongan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17 miliar dalam APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2014.
Menurut dia, anggaran tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi 200.000 warga miskin di Kota Pekalongan, meliputi 75.000 peserta Jamkesmas dan 125.000 peserta Jamkesda. Namun karena peserta Jamkesmas masuk dalam JKN, peserta Jamkesda akan diperluas, miskin dan dan sangat miskin.
"Warga yang miskin sekali akan dibantu total, sedangkan yang tidak begitu miskin akan dibantu separuh," terangnya.
(sumber:suaramerdeka.com)
Tags:
Warta Kajen