KAJEN – Menteri
Ketenagakerjaan RI - M. Hanif Dhakiri hari ini (23/4) melakukan kunjungan kerja
ke Kab. Pekalongan. Didampingi para stafnya, Wakil Ketua DPRD Jateng –
Sukirman, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Pusat - Junaidi,
Hanif mengawali kunjungannya ke Kab. Pekalongan dengan memberikan santunan
klaim Jaminan Kematian(JKM) dan Hari Tua (JHT) kepada 5 orang ahli waris
peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Bener, Kec. Wiradesa. Pemberian
santunan disaksikan secara langsung oleh Bupati Pekalongan, Drs. H. Amat
Antono, M.Si beserta istri serta unsur SKPD terkait.
Agenda lain yang dilaksanakan Hanif dalam kunjungannya
kali ini yaitu sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Kab. Pekalongan yang
dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan di Kajen. Hadir dalam
sosialisasi tersebut 500 orang peserta yang tersiri dari unsur SKPD di Kab.
Pekalongan, Lurah dan perangkat desa, nelayan, Pedagang Kaki Lima, pedagang
pasar, serta asosiasi pekerja di wilayah Kab. Pekalongan.
Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan mengucapkan
terimakasih kepada Menaker atas kunjungannya dan berharap Acara yang diawali
oleh penjelasan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat menjadi titik
percepatan kesadaran akan arti penting perlindungan tenaga kerja. Antono juga
menghimbau para pengusaha agar mereka mengikutsertakan para tenaga kerjanya
dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “ Dengan sosialisasi ini saya berharap
Saudara sekalian menjadi tahu persisi tentang perlindungan ketenagakerjaan.
Kami siap menjadi daerah pilot project atau uji coba pelaksanaan BPJS
Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Pusat dalam sambutannya menjelaskan tentang tugas dan layanan BPJS
Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari Jamsostek. Junaidi menegaskan
bahwa BPJS Ketenagakerjaan sangat penting, karena tidak hanya terkait jaminan
kesehatan namun juga mengurangi resiko kemiskinan akibat terputusnya
penghasilan keluarga. “ Pemberian klaim santunan yang tadi pagi merupakan bukti
komitmen Bapak Menteri dan Bupati terhadap program ini,” tukasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menaker menegaskan pentingnya
program perlindungan terhadap tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan yang
merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang menjadi bukti komitmen
pemerintah dalam melindungi masyarakat Indonesia agar lebih sejahtera dan hidup
layak. Ditambahkan Hanif, program ini juga penting karena saat ini kondisi
tidak dapat diprediksi, namun harus diakui bahwa informasi dan kepercayaan
masyarakat terhadap program seperti ini (asuransi) masih minim. “ Kepercayaan
masyarakat terhadap program seperti ini belum terbangun dengan baik, ini adalah
salah satu tantangan kita untuk mengubah,” terangnya.
Pada acara yang diakhiri dengan dialog tersebut, Menaker
didampingi Bupati dan Direktur BPJS Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Pusat menyerahkan secara langsung Kartu
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan nelayan.
Tags:
Warta Kajen