PEKALONGAN - Setidaknya 24 persen keluarga pada 17 propinsi di Indonesia, kepala rumah tangganya merupakan perempuan. Hal itu terungkap dalam deklarasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kota Pekalongan, Senin (12/10) siang.
"Secara nasional, dari sensus yang kami lakukan pada 111 Desa pada 17 propinsi di Indonesia ada sekitar 24% keluarga yang dikepalai oleh perempuan. Namun kalau data dari BPS hanya 14 % saja," Direktur PEKKA Pusat, Nani Zulminarni, di ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, kemarin.
Diungkapkan, saat ini jumlah anggota PEKKA secara nasional mencapai sekitar 30ribu orang. Pihaknya meminta perempuan yang merasa punya visi misi sama, untuk bisa menjadi bagian gerakan sosial tersebut.
"Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kelompok ini. Kalau katanya ingin mengentaskan kemiskinan, inilah kelompok yang harus diutamakan. Sebab, 60% perempuan kepala keluarga di Indonesia, berada di strata paling rendah dalam hal ekonomi," ungkapnya.
Dijelaskan, PEKKA merupakan gerakan sosial yang mencoba untuk melawan stigma negatif janda. Pihaknya ingin mengklaim bahwa janda adalah kepala keluarga, perumpan bermartabat, dan pejuang keluarga.
"Sebab, saat kehilangan suami, perempuan ini harus mengambil tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Kami ingin janda dlihat peran dan tanggungjawab serta kedudukannya yang sangat penting bagi keluarga di Indonesia," tandasnya.
Menurutnya, target besar dari PEKKA yakni perubahan sosial terkait cara pandang masyarakat terhadap perempuan secara umum dan yang terpaksa menjadi kepala keluarga. Pendampingan yang dilakukan PEKKA kepada perempuan yang menjadi kepala keluarga yakni melalui pemberdayaan pendidikan, ekonomi, dan hukum.
"Sebab kebanyakan perempuan kepala keluarga juga sering terkena persoalan hukum," ujarnya.
Sementara itu Staf Admin PEKKA Kota Pekalongan, Yuni Karina, mengatakan, anggota PEKKA Kota Pekalongan mencapai 300 orang. Jumlah itu tersebar di dua kecamatan saja.
"Mereka tersebar di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Pekalongan Utara dan Timur. Mereka terdiri dari 17 kelompok, dan masih akan kami lakukan perluasan terus. Sebab, mungkin masih ada ribuan perempuan kepala keluarga yang masih belum terdata di Kota Pekalongan," ujarnya.
Dijelaskan, mereka tak hanya terdiri dari Janda saja. Namun juga perempuan lajang yang memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya.
"Jadi tidak hanya janda yang suaminya meninggal/cerai. Ada juga istri yang ditinggal suami tanpa ada kabar, dan juga perempuan lajang yang memiliki tanggungan keluarga. Ada juga istri yang didukung suaminya untuk mengikuti kegiatan ini," jelasnya.
Menurutnya, PEKKA Kota Pekalongan baru terbentu sekitar tahun 2013. Namun baru dideklarasikan tahun ini.
"Sedangkan untuk wilayah Batang, Pemalang dan Brebes sudah dideklarasikan sejak 2003. Sedangkan Tegal dideklarasikan tahun 2013, dan Kabupaen Pekalongan pada tahun 2014," tambahnya.
Tags:
Warta Kajen