Pokemon Go Resmi Dilarang

KAJEN - Permainan Pokemon Go resmi dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan,permainan berbasis Augmented Reality dengan menggunakan teknologi positioning GPS ini dilarang dimainkan di lingkungan Pemerintahan. Hal tersebut menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No:B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang permainan pokemon go untuk tidak dimainkan dilingkungan instansi Pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Mukaromah Syakoer, juga sudah melanjutkan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke sejumlah Kepala dinas dan UPTD untuk melarang para pegawainya bermain pokemon go di lingkungan Pemerintahan terlebih dalam jam kerja.

"Jika memang ada pegawai pemerintahan yang bermain game tersebut di lingkungan pemerintahan dan masih dalam jam kerja akan langsung saya tindak, untuk sangsinya menurut undang-undang yang berlaku," ujarnya.

 

Game tersebut dimungkinkan bisa untuk melakukan pengintaian seperti maping di wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh google maps.

"Kita hanya menjalankan surat edaran menteri, karena dalam surat edaran ini menyebutkan bahwa sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalansi pemerintah, serta menjaga produktivitas dan disiplin aturan sipil negara," tambahnya.

Mukaromah menambahkan, jika surat edaran yang ditandangaani langsung oleh Menteri Yuddy ini memang tak menyebut secara langsung larangan bermain Game Pokemon GO. Dalam suratnya ini hanya mencantumkan tentang larangan permainan game virtual berbasis GPS. Seperti diketahui bahwa Game Pokemon GO adalah termasuk jenis game virtual berbasis GPS.

"Surat edaran tersebut secara lengkap ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, serta tembusan Surat Menteri PANRB ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden," terangnya.