Perangkat Desa Di Kabupaten Pekalongan Dilindungi Bupati Dengan BPJS Ketenagakerjaan

KAJEN – Penandatangan MoU ini merupakan sebuah terobosan dan sebagai langkah maju yang diambil Bapak Asip Kholbihi sebagai seorang Bupati dan ini langka di republik ini, dimana berinisiatif untuk mendorong agar aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

 

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dhakiri, seusai menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan dengan Paguyuban Kepala Desa (Bahurekso) Kabupaten Pekalongan, pada acara “Sarasehan Bersama Menteri Ketenagakerjaan RI dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Pekalongan”, Sabtu (17/9/2016) di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan.

 

Kegiatan dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH, FKPD Kabupaten Pekalongan, Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Dra. Wika Bintang, MM, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer, MM beserta kepala SKPD, Camat, dan Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pekerja serta ratusan tamu undangan lain. 

 

“Jadi para perangkat desa pantas dan wajib bersyukur karena ada inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memberikan perlindungan sosial bagi Kepala Desa dan aparatur Desa melalui skema BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan mudah-mudahan dengan peridungan sosial dari BPJS Ketenagakerjan ini akan mendorong peningkatan kinerja dari Kepala Desa dan aparatur Desa,” terang Mennaker Hanif.

 

 Sementara itu, Bupati Pekalongan, H. Asip Kholbihi, SH., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. “Jadi sangat penting untuk kita ikuti karena ini adalah mandat dari UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial, serta diperkuat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Bupati mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sabagai akibat peristiwa keaadaan yang dialami oleh tenaga kerja akibat kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 pada pasal 2 ayat (3) berbunyi Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 1 juta per bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, Bupati menghimbau kepada seluruh pengusaha maupun perusahaan di Kabupaten Pekalongan untuk mematuhi Peraturan Pemerintah tersebut. 

 

“Saya minta Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ini. Kita undang Asosiasi Pengusaha Indonesia dan seluruh pengusaha di Kabupaten Pekalongan agar ada hak-hak jaminan sosial tenaga kerja,” pinta Bupati.

 

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan jaminan kematian karena kecelakaan kerja kepada salah satu ahli waris sebesar Rp 80.450.650. Dan pemberian santunan tersebut diserahkan secara langsung oleh Mennaker Hanif Dhakiri didampingi Bupati Asip Kholbihi.

 

Menurut Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Bambang Indriyanto, saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Pekalongan meliputi 201 perusahaan (dari berbagai jenis usaha dan golongan), dengan jumlah pekerja terdaftar sebanyak 12.150 orang. Sedangkan untuk sektor Aparatur Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Dimana data Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan saat ini mencapai 272 Desa dengan jumlah aparatur desa sebanyak 2.500 orang.

 

Sebagai gambaran, papar Bambang, hingga periode bulan Agustus 2016 jumlah klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 51.421.148.402,- terdiri dari klaim Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 630.631.611,-, klaim Jaminan Kematian sebesar Rp 2.444.400.000,-, klaim Jaminan Hari Tua sebesar Rp 48.324.480.120,- dan klaim Jaminan Pensiun sebesar Rp 21.636.670,-.

 

Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Pekalongan pada siang hari itu, Mennaker Hanif Dhakiri beserta rombongan juga meninjau secara langsung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pekalongan didampingi Bupati Asip Kholbihi dan Wakil Bupati Arini Harimurti beserta segenap jajarannya.