Harga BBM Naik, Kenaikan UMP Jadi Sama Saja Bohong

Buruh seluruh Indonesia menyatakan diri menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diumumkan pemerintah pada Senin (17/11/2014) malam. Sebab, lebih dari 86 juta orang pengguna sepeda motor, termasuk kaum buruh, menggantungkan nasib dari subsidi harga BBM.

"Jadi tidak benar kalau subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Kompas.com, Selasa (18/11/2014) pagi.

Ia menyatakan, kenaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter juga akan mengakibatkan daya beli buruh turun 50 persen. Kenaikan itu juga berdampak pada peningkatan biaya hidup sewa rumah, transportasi, serta biaya makan para buruh. Sedangkan pengusaha, lanjut dia, dengan kenaikan harga BBM, justru mendapatkan keuntungan infrastruktur dan profit pengusaha tidak berkurang karena menaikkan harga jual barang.

Dia juga mengaku heran, pada saat harga minyak dunia 80 dollar AS per barrel, tetapi harga BBM di Indonesia dinaikkan. Padahal, APBN 2014/2015 menggunakan 105 dollar AS per barrel untuk subsidi BBM. Hal itu, kata Iqbal, menandakan ada kelebihan dana subsidi di dalam APBN.

Dia juga menyebut tidak ada hubungan antara "Kartu Sakti" Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, dengan pengalihan subsidi BBM. "Itu kan menggunakan anggaran lama yang dulu bernama JKN, BSM, KPS, dan buruh tidak ada satu pun yang menerima kartu-kartu tersebut. Bahkan, buruh ikut membayar untuk JKN atau KIS," lanjut dia.

Tak hanya itu, ia menilai kenaikan BBM di mata buruh diperparah dangan nilai kenaikan upah minimum provinsi dan kota yang terlalu kecil. Menurut dia, salah satu UMP terendah adalah UMP DKI Jakarta yang hanya senilai Rp 2,7 juta.

"Kenaikan UMP itu menjadi sama saja bohong, sia-sia dengan kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Maka dari itu, untuk menolak kenaikan harga BBM itu, buruh mengancam akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Dalam aksi itu, mereka akan meminta semua gubernur mengubah nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dari dampak kenaikan harga BBM tersebut.

(sumber:Kompas)
Lebih baru Lebih lama