KAJEN - Dalam Kunjungan Ketua KPU RI Husni Kamil Malik ke KPUD kabupaten Pekalongan mengatakan saat ini hingga awal tahun 2016 tengah berkonsentrasi terhadap 144 gugatan di MK."Secara umum kami konsentrasi terhadap 144 gugatan yang didaftarkan," katanya usai melakukan supervisi kpu dlm siapkan gugatan
Pihaknya mengaku serius menyiapkan untuk menghadapi persidangan tersebut. Semua dokumen yang diperlukan sedang dihimpun.
"Kami berupaya keras untuk memanfaatkan waktu yang ada dipenghujung tahun ini dan awal tahun depan, sebab persidangan sudah mulai tanggal 3 Januari. Kami akan cermati perintah majelis, apakah dokumen-dokumen itu masih dibutuhkan penambahan atau tidak," terangnya.
Husni Kamil juga mengatakan dalam persidangan KPU tidak akan memihak siapapun,walaupun
dari jawaban nanti berdampak pada yang menang maupun yg kalah, namun KPU hanya
mempertanggung jawabkan dihadapan majelis. Dirinya juga mengatakan KPU kabupaten pekalongan tidak menyesal digugat, walaupun kerjanya berkali lipat bertambah.
"Kerja jadi berkali lipat bertambah banyak,dokumen di kpu kabupaten jumlahnya sangat banyak, bisa dibayangkan bagaimana nantinya di MK, bisa dibayangkan berapa banyaknya."
Dalam sesi Dialog bersama Ketua KPU RI, peserta banyak yang memanfaatkan untuk bertanya atau sekedar memberi masukan seperti Ketua PPK Kesesi,Rais mengatakan selaku badan penyelenggara tingkat kecamatan sudah melaksanakan sesuai perintah dan peraturan yang ada namun pihaknya berharap ditinjau kembali untuk PKPU No.3,Karena ditempatnya SDM masih kurang dan masih sekolah.
Kemudian terkait C4 atau daftar hadir diharapkan sudah ada namanya.
Adapaun yang meminta honor kedepan ditambah.
Adalagi masukan terkait PKPU No.7 tentang APK agar itu ditinjau kembali karena akhirnya banyak waktu terbuang untuk hal-hal yg kurang penting, contohnya APK miring langsung kena komplain.
Sementara itu Selamet susanto selaku Divisi mutarlih petungkriono, menyampaikan di petungkriyono justru ada pemilih yang hadir 100% malah dikomplain. karena petung daerahnya terpencar, maka kiranya ada anggaran lebih terkait pengedropan logistik, bukan honor.
Ketua PPK bojong juga
menyampaikan hendaknya ada jaminan perlindungan hukum terkait
penyelenggara pemilu,karena dirinya mendapat banyak ancaman dan teror.
Tags:
Warta Kajen