Data
terbaru menyebutkan prosentase kemiskinan di Kabupaten Pekalongan masih cukup
tinggi. Oleh karena itu Pemkab. Pekalongan memandang perlu mengambil
langkah-langkah strategis untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana di
Kabupaten Pekalongan.
Hal
tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer, MM saat
membacakan sambutan Bupati Pekalongan Drs. A.Antono, Msi dalam Upacara Bendera
tanggal 17 Maret 2016 Kamis pagi tadi.
Dijelaskan
Sekda, langkah–langkah yang diambil Pemkab tersebut antara lain dengan Memperbaiki program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk membantu
individu dan masyarakat untuk menjalani hidup secara wajar melalui program
perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS),
Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah
dengan Pemberdayaan kelompok masyarakat
miskin untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan
kemiskinan melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan berbagai
pelatihan ketrampilan. “Menciptakan pembangunan yang inklusif, yaitu pembangunan yang mengikutsertakan seluruh masyarakat
sekaligus memberi manfaat kepada mereka, antara lain dengan program padat karya
juga diperlukan untuk suksesnya program penanggulangan kemiskinan,” ujar Sekda.
Lebih lanjut Sekda juga mengatakan bahwa Menciptakan tenaga kerja yang kompeten dalam
rangka memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan mengatasi pengangguran, juga
diperlukan. Untuk itu Pemkab telah melakukan upaya peningkatan SDM diantaranya dengan
melaksanakan program pelatihan tenaga kerja di LPK swasta maupun Balai Latihan
Kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar
kerja.
Dalam
upacara yang digelar di Lapangan Setda Kabupaten Pekalongan di Kajen tersebut,
tak lupa Mukaromah menyampaikan bidang pembangunan lainnya yang juga perlu
mendapatkan perhatian khusus yaitu bidang pemberdayaan masyarakat. “Masalah
mendasar yang masih dihadapi desa adalah terkait rendahnya Sumber Daya Manusia
(SDM), termasuk didalamnya aparatur desa yang memegang peranan penting dalam
mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD),” tambahnya.
Untuk
itu, lanjut Sekda, Pemkab melalui BPMPKB memprioritaskan program Capacity Building atau peningkatan kapasitas
masyarakat desa, dimana diharapkan melalui program ini akan menjadikan
masyarakat desa lebih berdaya, memiliki pengetahuan dan wawasan. “Sedangkan
dalam rangka membumikan kembali program-program pengendalian kependudukan, KB
dan pembangunan ketahanan keluarga, digagaslah Kampung KB dengan harapan agar masyarakat
di Kampung KB dapat memperoleh fasilitas dan pembinaan yang berkelanjutan dalam
membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera,” jelasnya.
(Sumber : Humas kab.Pekalongan)
Tags:
Warta Kajen