KAJEN - Ada
informasi yang beredar di media sosial tentang penyalahgunaaan Petugas Sensus
Ekonomi dengan memamaki atribut petugas BPS yang melakukan tindak kriminal
kepada narasumber. Mereka berkedok memakai seragam petugas sensus sebagai modus
untuk kemudian melakukan perampokan kepada warga yang mintai data. “Bagaimana
pihak BPS menyikapi permasalahan ini, agar masyarakat tenang tidak memiliki
fikiran negatif terhadap petugas yang akan melaksananan sensus,” tanya Bupati
Pekalongan Drs, Amat Antono kepada Tim Sensus Ekonomi Tahun 2016 .
Hal
tersebut terungkap saat kegiatan Sensus Ekonomi
keluarga Drs. Amat Antono, MSi yang didampingi Arini Harimurti di rumah dinas Bupati
Pekalongan baru baru ini (10/5). Rombongan dipimpin oleh Kepala BPS Kabupaten
Pekalongan Unang Syaifudin Rofi’I,S.Sos, Budi Suswantoro Camat, Daryanto Lurah
Kajen dan para petugas Sensus Ekonomi Tahun 2016.
Menanggapi
permasalahan tersebut Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Unang Syaifudin
Rofi’I,S.Sos menjelaskan bahwa pihaknya selalu dilengkapi indentitas resmi baik
tanda pengenal, atribut serta surat tugas yang jelas. Dari hal itu masyarakat
bisa mengidentifikasi apakah hal tersebut oknum atau petugas resmi. “Para
petugas Sensus data ini juga didampingi oleh petugas petunjuk jalan dari RT atau
petugas yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang sehingga menambah kelegalan
petugas dalam menjalankan tugas, ” terangnya.
Sementara
itu pada kesempatan diskusi Bupati berharap BPS hendaknya dapat menyajikan data
dasar yang riil lebih cepat waktu, karena saat ini data merupakan hal penting
untuk mengambil kebijakan.
Sebagai
contoh tentang data perkembangan ekonomi, jika menurut Bagawan Ekonomi
Indonesia Sumitro bahwa data ekonomi yang ideal dilakukan setiap 6 bulan sekali.
Jika diatas itu, data tersebut sudah kadaluwarsa. Sensus Ekonomi yang dilakukan
saat ini setiap 10 tahun sekali. Contoh lain, penggunakan data penerima bantuan Raskin yang memakai data
tahun 2011. Padahal dinamika dilapangan selama 3 tahun tersebut banyak terjadi.
Hal ini tentunya dilapangan dapat menimbulkan permasalahan. “Jika begini terus BPS
dapat ditinggal sebagai acuan data untuk mengambil kebijakan,” tandanya.
Sementara
itu Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Unang Syaifudin Rofi’I,S.Sos, mengatakan, setiap
keputusan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat. Sensus
Ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian
bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan
nasional maupun regional.