Anggota DPRD Dukung Wacana Mewajibkan Seluruh PNS Konsumsi Beras Lokal

KAJEN - Kabupaten Pekalongan merupakan daerah penghasil beras yang cukup banyak,bahkan beberapa waktu yang lalu mengalami surplus beras,sehingga tidak heran jika Bupati,Asip Kholbihi mewacanakan seluruh PNS atau ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan menggunakan produk lokal terutama beras asli Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut rupanya juga didukung sepenuhnya oleh wakil rakyat.

Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Fraksi PPP, H. Muhtarom ketika ditemui, Selasa (17/1) mengatakan bahwa wacana mewajibkan PNS untuk mengkonsumsi beras atau hasil pertanian lokal memang sudah lama ditunggu oleh masyarakat khusunya para petani. Karena dengan demikian pengolahan sawah yang memang pada masa orde baru pernah menjanjikan itu dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.

"Kami sepenuhnya mendukung wacana itu, namun bupati terlebih dahulu harus menyiapkan Sumber Daya Manusia dan alat teknologi pertanian sebagai sarana untuk mendukung," terangnya.

Diantaranya mempersiapkan para pembeli untuk bisa bersaing dengan pedagang atau tengkulak dari luar daerah. Selain itu juga melakukan pembinaan atau pelatihan bagi para petani untuk menanam jenis varietas yang unggul. Sehingga hasilnya itu berlipat tidak monoton.

"Biar bisa mengikuti perkembangan teknologi pertanian. Karena semua itu ada standarnya seperti hasil panen untuk tanah seluas satu hektar setidaknya minimal 6 ton, untuk itu bagaimana caranya supaya  bisa mencapai minimal 10 ton, itu bisa dilakukan dengan mencari formulasi agar hasil terus meningkat," terangnya.

Kemudian, lanjut Politisi dari Partai bergambar Ka'bah tersebut, bagaimana cara pengelolaan supaya beras atau hasil pertanian masyarakat  bisa sampai ke para PNS tanpa merugikan para petani.

"Semua harus disiapkan dengan baik supaya program tersebut dapat terealisasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pesan Muhtarom.