Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Dipimpin Wabup

KAJEN – Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan di Aula Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan,dipimpin oleh Ir. Arini Harimurti,Selasa (18/7).

 

Bambang Irianto Ketua Sekretariat TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan hari ini adalah untuk menjawab tantangan bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kab. Pekalongan, mengingat Angka Kemiskinan (AK) di Kab. Pekalongan yang masih cukup tinggi yaitu 12 %, dan belum ada penurunan di Tahun 2016 lalu. Untuk itu diharapkan dengan Rakor hari ini akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi penurunan AK di Kabupaten Pekalongan di Tahun 2017. 

“ Kami mengharapkan arahan dan motivasi dari Ketua TKPKD serta dari Tim Advokasi TNP2K agar penanggulangan kemiskinan di Kab. Pekalongan semakin baik,” tegas Bambang. 
 

Sementara itu, Wabup yang juga Ketua TKPKD Kab. Pekalongan mengungkapkan bahwa target angka kemiskinan di Kab. Pekalongan untuk Tahun 2021 adalah 7,1%, dimana nilai tersebut memang dirasa cukup berat namun menurut Arini hal tersebut akan menjadi ringan jika semua Tim melaksanakan efektifitas program, menerapkan berbagai strategi dan program kerja penanggulangan kemiskinan seperti mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, mengembangkan dan menjamin keberhasilan UMK, serta mensinergikan program penanggulangan kemiskinan.

 

Arini juga berpesan kepada Dinas PMDP3APPKB yang membidangi Dana Desa agar mengarahkan desa untuk menggunakan Dana Desa untuk menanggulangi kemiskinan, agar penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dapat menurun secara signifikan. 

 

"Terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan serta dalam menanggulangi kemiskinan di Kab. Pekalongan," ungkap Wabup Arini.

Rakor yang dihadiri oleh seluruh Tim TKPKD Kab. Pekalongan tersebut menghadirkan paparan dari TNP2K yang bertema Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Penajaman Alokasi Anggaran di Kabupaten Pekalongan.