Eksekutif Dan Legislatif Sepakati Propemperda Tahun 2018

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku pihak Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan selaku pihak Legislatif menyepakati dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pekalongan Tahun 2018.

 

Penetapan ini diwujudkan dengan ditandatanganinya Propemperda tahun 2018 oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (10/11) siang kemarin.

 

Rapat Paripurna DPRD dihadiri oleh para perwakilan Forkompinda, para Anggota DPRD, Sekda Dra. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Pekalongan, para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, KPUD serta para perwakilan partai politik se Kabupaten Pekalongan.

 

Berdasarkan hasil pembahasan bersama terkait Propemperda tahun 2018 antara Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dengan pihak Eksekutif telah disepakati 8 (delapan) Raperda yang terdiri aras 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 6 (enam) Raperda merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

 

Adapun 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selanjutnya, yakni Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Resposibility (CSR).

 

Sedangkan 6 (enam) Raperda yang merupakan usualan Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah (1) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017; (2) Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018; (3) Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongann Tahun Anggaran 2019; (4) Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK); (5) Raperda tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri FM; dan (6) Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.

 

Mengiringi penetapan Propemperda Tahun 2018, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Bapemperda yang telah mengoordinasikan pembahasan dan penelaahan sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 17 Permendagri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

 

“Kami ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Propemperda yang telah mengoordinasikan pembahasan dan penelaahan, sehingga hari ini dapat ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD,” ujar Bupati.

 

Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Bupati memerintahkan agar benar-benar melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan berkualitas, tepat waktu dalam penyusunan dan pembahasannya serta dapat diimplementasikan dengan baik.