Bupati Pekalongan Berencana Gelar Bupati Award Zero RTLH

KAJEN – Rumah  Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 ini sudah berjalan baik. Dan usulan untuk tahun 2018 yang lokasinya di daerah Kecamatan Talun agar nanti seluruh Kepala Desa di Kecamatan Talun silahkan mengusulkan RTLH yang anggarannya dari Provinsi Jawa Tengah.

" Mekanismenya nanti akan kita bantu," Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si saat menghadiri kegiatan pertemuan rutin sekaligus temu kader Muslimat NU Kecamatan Talun, Selasa (12/12) di kediaman rumah Kepala Desa Karangasem Kecamatan Talun.

“Hari ini kita mengikuti sosialisasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan proses perencanaan pembangunan yang berbasis usulan ke Pemerintah Provinsi yang diprakarsai oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah – H. Sukirman,” ujar Bupati.

 

Secara internal, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan memberikan reward atau penghargaan kepada Desa di seluruh Kabupaten Pekalongan, khususnya di Kecamatan Talun terlebih dahulu sebagai percontohan. 

 

“Kalau pada tahun 2018 bebas RTLH, maka akan kami kasih hadiah/ reward berupa satu ekor sapi sebagai bentuk penghargaan kita atas kerjasama yang diciptakan dan dilaksanakan oleh para kepala desa beserta stakeholders dan tentu saja sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengentaskan RTLH,” terang Bupati.

 

Menurutnya ini adalah program yang akan dikembangkan dan akan menjadi pemacu para kepala desa agar rajin melakukan terobosan dalam rangka mengentaskan desanya dari RTLH. 

 

"Untuk uji coba pertama akan kami tempatkan di Kecamatan Talun, dimana dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Talun ini pada tahun 2018 bisa melaksanakan program zero RTLH, maka akan mendapat Bupati Award berupa sapi satu ekor,” imbuhnya.

 

Di hadapan puluhan ibu-ibu Muslimat Talun, Bupati juga mengutarakan bahwa angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pekalongan paling tinggi se Jawa Tengah. Untuk itu pihaknya berharap para kader Muslimat NU dan Fatayat NU kalau ada saudara-saudara kita yang sedang hamil, mohon untuk dapat dibantu, didampingi untuk dibawa ke Puskesmas. Karena Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyediakan Kartu Kajen Sehat. 

 

“Kartu ini bukan hanya untuk para ibu hamil saja, tetapi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sakit yang tidak terjangkau oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jadi masyarakat tidak usah khawatir untuk membayar. Untuk itu bagi yang belum memiliki Kartu Kajen Sehat, segeralah mendaftar. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyiapkan anggaran Rp 20 Milyar untuk membiayai warga Kabupaten Pekalongan yang sakit, baik sakit di Kabupaten Pekalongan maupun di luar Kabupaten Pekalongan,” papar Bupati.

 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Sukirman, SS., yang juga menghadiri acara tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini masih banyak keluarga atau tetangga kita yang belum memiliki rumah yang memenuhi syarat atau layak huni. Maka hal ini menjadi program kita bersama untuk mengentaskan masalah ini.