Diresmikan,Jembatan Senilai 7.9 Milyar Ganti Nama

KAJEN – Dua jembatan yang dulu bernama "Begal" dan "Karangjati" kini sudah selesai diperbaiki bahkan nama kedua jembatan tersebut diganti demi memiliki konotasi yang lebih baik.Jembatan yang dulu bernama Begal  kini berganti nama menjadi "Tunjung" sedangkan jembatan Karangjati kini berganti nama menjadi "jatimulya".Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, Msi.,saat meresmikan kedua jembatan tersebut,Rabu (21/3).

"Jembatan Jatimulyo sebagai pengganti dari Karangjati, diambil sebagai salah satu penghargaan terhadap tokoh agama yang ada disekitar desa setempat," ungkap Bupati.

Dikatakan,masyarakat bisa memanfaatkan jembatan yang sangat strategis karena depan jalan dari jembatan Jatimulyo adalah jalur propinsi yang sebentar lagi akan menjadi jalur nasional karena merupakan akses tol ini dapat memacu perkembangan ekonomi dan juga akan mempermudah akses sarana pendidikan bagi anak-anak sekolah.

 “Yang terpenting dari semua itu, jembatan ini dapat menghubungkan desa Karangjati dan desa Wuled yang selama ini hanya dihubungkan dengan jembatan gantung, tentunya ini akan menghemat waktu,” tambah Asip. 

 

Ditambahkan Asip, jembatan yang dibangun tepat waktu dengan dana APBD sekitar 7,9 milyar tersebut merupakan bentuk kolaborasi pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Pekalongan.

 “Pada tahun 2018 ini Pemkab. Pekalongan telah menganggarkan untuk pelebaran jalan dari pintu masuk sampai jembatan Jatimulyo selebar untuk simpangan atau setengah-setengah kiri dan kanan,” jelas Asip.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan Yeni Tri Mulyani sebagai TP4D memberikan gambaran bahwa pada tahun 2015 hingga 2016 sebagai komparasi rasio pendampingannya adalah pada tahun 2015 tingkat pendampingan salah satu dinas sekitar 30%. Sedang pada tahun 2016 hampir 50%. Dan pada tahun 2017 telah dilakukan pendampingan secara optimal hampir mencapai 100%.

“Pendampingan yang dilakukan mengacu pada regulasi atau perundang-undangan yang ada sehingga setiap proses pengerjaannya dilakukan secara benar baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada keuangan negara,” pungkasnya.