Bupati Sosialisasikan UU Jasa Konstruksi Kepada Penyedia Barang/Jasa

KAJEN - Guna menyamakan persepsi antara pengelola kegiatan dan penyedia barang/jasa terhadap peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar sosialisasi dan diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruki dan Peraturan Lainnya yang Terkait, Kamis (28/9) pagi di aula lantai I Sekretariat Daerah.

 

Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si dan dihadiri oleh Sekda Dra. Mukaromah Syakoer, MM, Ketua Komisi C DPRD Heri Triyono Sabdo, Kepala OPD, Pimpinan BUMD dan Asosiasi Jasa Konstruksi.

 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Hari Suminto, SH.MH., dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi yaitu agar pengelola kegiatan dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Pengawas Lapangan, serta penyedia jasa konstruksi memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, kata Hari, agar pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dapat berjalan secara optimal.

 

Dijelaskan Hari, untuk peserta sebanyak 215 orang, terdiri atas unsur penyedia barang/jasa, unsur OPD, Ketua dan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan serta BUMD. Dan narasumber yakni dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Tengah.

 

Sementara itu, Bupati Pekalongan dalam sambutannya mengingatkan agar kita semua baik Pemerintah maupun penyediaan barang/ jasa konstruki untuk senantiasa berhati-hati dan mentaati segala peraturan yang ada. 

 

“Hati-hati artinya yaitu on the track (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku). Itu saja, tidak ada yang lain. Jadi hati-hati dalam konteks mengelaborasi peraturan adalah mengetahui peraturan itu sendiri. Sehingga apa yang akan dilakukan sudah ada jaminan bahwa tidak akan ada deviasi, tidak akan ada penyimpangan dalam konteks penyelenggaraannya,” ujarnya.

 

Bupati menjelaskan bahwa dirinya sering mendapat keluhan dari masyarakat tentang standar mutu. Menurutnya, standar mutu saat ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena biasanya proyek-proyek strategis, pihaknya pasti menempatkannya di wilayah depan. 

 

“Panjengengan semua bisa lihat, proyek DAK saya taruh di tempat yang paling sering dilalui orang, biar orang menyorot/mengawasinya. Hal ini dalam rangka untuk mewujudkan kontrol yang lebih efektif. Pokoknya kalau kita dapat DAK atau hal-hal yang seksi, saya taruh didepan yaitu seperti Jalan Kertijayan Buaran - Kedungwuni. Karena tiap detik ruas jalan tersebut dilalui pengguna jalan, jalan terpadat yang menjadi wilayah kita. Semua orang kan pasti mengawasi dan biar rekanannya tidak main-main karena diawasi tiap detik. Dan saya membuka hotline 24 jam melalui media sosial baik facebook, instagram maupun twitter. Semua sarana saya gunakan untuk menampung apa saja yang diresahkan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” tandas Bupati.