Presiden Joko Widodo menegaskan, kurikulum pendidikan
nasional, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), harus segera
dibangun dan dibenahi. Kurikulum SMK harus mengikuti perkembangan zaman, dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri.“Di SMK perlu perombakan besar karena guru di SMK kita 80 persen itu guru normatif, seperti guru PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Bahasa Indonesia, dan Agama. Harus skill yang diutamakan, latih anak kita untuk memperkuat skill mereka,” kata Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Pelajaran-pelajaran ini (PPkn, Bahasa Indonesia, dan agama) bukannya tidak perlu, tapi persentasenya tidak harus sebanyak Sekolah Menengah Umum. Semestinya, guru-gurunya mampu mengembangkan keterampilan siswanya, sesuai bidangnya masing-masing.
Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya pelajaran di luar kelas atau di lapangan.
Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, juga menyampaikan poin yang sama, terkait perbaikan kurikulum SMK ini. Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak akan bisa mempunyai pertumbukan yang berkualitas juga manusianya tidak ikut ditumbuhkan.
Pertumbuhan manusia ini bisa diraih dengan cara meningkatkan pendidikan yang bisa diwujudkan dengan pembangunan vokasi. Hal ini tentunya harus sejalan dengan kebutuhan industri akan tenaga kerja siap pakai.
(Tribunnews.com)
Tags:
Nasional